Kilas Balik Program "GEMPUNGAN DI BURUAN URANG LEMBUR"

“Hingar bingar” Pemerintah Kabupaten purwakarta saat ini dalam memberikan Pelayanan Publik kepada warganya dalam kemasan Gempungan di Buruan Urang Lembur, tak terlepas dari pengalaman sosok kang Dedi Mulyadi, dalam menapaki perjalanan jabatannya sebagai bupati di Purwakarta. selain mengambil peran sebagai sosok “Bapak Pembangunan” karena berbagai keberhasilannya membangun infrastruktur, baik jalan, jembatan, listrik gratis bagi warga, air bersih, penataan ruang kota dan berbagai kebijakan infrastruktur lainnya. sosok kang dedi juga, ternyata lebih terkesan mengambil peran sebagai “pesuruh” dan “pelayan” yang senantiasa menyempatkan diri untuk melakukan transformasi informasi dengan rakyatnya sebagai “raja”. Ya, menurut kang dedi, hakikatnya seorang pemimpin daerah adalah pelayan yang siap sedia melayani berbagai kebutuhan rakyatnya. Pelayanan yang baik adalah dengan terlebih dahulu melakukan transformasi informasi, sejauhmana keinginan dan kebutuhan yang mendesak dari “raja” itu, untuk selanjutnya dicarikan solusi dengan cara kerja-kerja kongkrit penyelesaiannya. Adapun bentuk transformasi informasi yang dilakukan kang dedi, yaitu dengan menggelar pertemuan langsung dengan warga desa, dalam tajuk gempungan di buruan urang lembur, yang digelar awalnya setiap rabu sore.

Proses perjalanan Gempungan sejak akhir tahun 2009 hingga saat ini, bagi penulis adalah suatu rekam jejak bupati yang konsisten dan terencana dengan baik, dimana pada hakikatnya pembangunan yang baik adalah berawal dari adanya Input kemudian diproses dan dihasilkan output, namun tidak berhenti pada output saja, tetapi secara jangka panjang memberikan outcome yang menyeluruh bagi proses pembangunan itu. Inilah yang penulis dapat simpulkan dari format acara Gempungan di Buruan Urang Lembur yang digagas bupati. Karena inputnya sudah jelas dapat diambil dari berbagai masukan yang terjadi dalam transformasi informasi itu, kemudian diproses dan ditindaklanjuti dengan berbagai pelayanan publik yang terintegrasi antara kebutuhan kependudukan, kesehatan, KB, Pendidikan, perizinan, peternakan, pertanian dan sebagainya yang dipusatkan disatu desa. Pada jangka pendek, hal ini akan menghasilkan (output) pengolahan data kependudukan yang tertib, pelayanan-pelayanan kesehatan, peternakan dan lainnya yang mudah didapatkan dan gratis. Nah, pada jangka panjang, gagasan gempungan ini, bagai bayi yang lahir yang kemudian tumbuh dewasa mencipta dan menelurkan jutaan ide dan mimpi tentang pembangunan yang bersinergi dengan alam dan lingkungan. Inilah buah akibat dari transformasi informasi yang sejak awal dibangun bupati, sehingga menelurkan berbagai kebijakan baru, Asuransi Pekerja Sosial bagi guru ngaji, dukun beranak (Paraji), kader posyandu, RT RW, linmas, pengurus masjid dan pekerja social lainnya. kemudian kebijakan Asuransi Pekerja Informal bagi warga yang bekerja selain PNS, TNI, POLRI dan pegawai swasta, termasuk Wanita Tuna Susila (WTS) sekalipun dilindungi kesehatan dan kematiannya oleh kebijakan ini. Dan berbagai kebijakan yang senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan bagi seluruh warga purwakarta.

Untuk membedah dan memberikan informasi bagi para pembaca, penulis ingin mencoba bercerita mengenai awal gempungan yang dilaksanakan bupati hingga gempungan-gempungan berikutnya, sebagai runtutan kegiatan yang berkesinambungan. Sehingga apa yang dapat penulis simpulkan tentang gagasan bupati terkait gempungan ini, yakni sebagai perjalanan panjang dari rekam jejaknya yang konsisten dalam mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat, yang itu semua berdasar pada adanya transformasi informasi yang dibangun dan bersinergi dengan alam dan lingkungannya.

Cerita tentang gempungan ini kita awali pada akhir tahun 2009, ide Gempungan di Buruan urang Lembur, dituangkan bupati saat mengunjungi salahsatu desa yakni desa cikadu kecamatan cibatu. Desa cikadu merupakan desa paling timur di kabupaten purwakarta dan berbatasan langsung dengan kabupaten subang. Saat itu, gempungan dikemas hanya sebagai wadah tempat berkeluhkesahnya warga kepada pemerintah daerah. Ditempatkan disuatu halaman rumah warga yang luas, warga bisa bertatap muka langsung dengan bupati serta pejabat pemkab lainnya, termasuk para wakil rakyat. Kegiatannya digelar pada sore hari. Dalam gempungan tersebut, banyak terserap informasi berbagai bentuk permasalahan di tingkatan warga di pedesaan, mulai permasalahan jalan desa, irigasi, persediaan air bersih warga, termasuk berbagai macam persoalan kesehatan dan masalah social lainnya. pengalaman hari pertama “kegiatan gempungan”, menyimpan PR bagi pemkab dalam merespon berbagai persoalan itu.

Pada rabu berikutnya, gempungan digelar di kampung siluman, desa cijunti kecamatan campaka. Lagi-lagi bupati dipertontonkan dengan berbagai macam persoalan pelik yang dialami warga disana. Kali ini, bupati lebih melihat permasalahan pribadi dari sosok seorang dukun beranak, atau Mak Paraji yang sengaja dipanggil mendekati bupati untuk menceritakan pengalamannya selama membantu proses persalinan warga. Sebagai seorang “bidan” kampung yang membantu proses persalinan warga yang rata-rata miskin, mak paraji dengan sukarela membantunya, tak tebang pilih, tak hiraukan kondisi cuaca, mau hujan mau panas, siang ataupun malam, yang ada dalam pikiran mak paraji, bagaimana dirinya bisa membantu proses persalinan warga yang membutuhkan profesinya itu. Karena dirinya meyakini, bagaimana seorang ibu yang akan melahirkan begitu sangat merasakan sakit yang luar biasa. Kedekatan “rasa” dan “perasaan” antara Ibu yang melahirkan dengan mak paraji itulah, yang tergambar dalam pikiran bupati.

Punlebih jauh, jika merunut apa yang dialami gejolak ikatan ruhaniah dan perasaan yang sama antara mak paraji dengan Ibu yang melahirkan, seyogyanya hal itu menjadi cermin bagi Pemerintah dalam mengejawantahkan program dan kebijakannya yang harus menjadi satu kesatuan ruhaniah antara rasa dan perasaan warga dengan pemilik kebijakan program itu, yakni pemerintah daerah. Artinya, seberapa dekatkah ikatan rasa yang dibangun pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan dengan warga sebagai sasaran program itu. Ikatan ruhaniah antara warga dan pemerintah itulah yang seyogyanya harus menjadi spirit pembangunan. untuk itu, dalam mendekatkan rasa dan ruhaniah pemerintah dengan warganya, langkah awal adalah melakukan transformasi komunikasi ruhaniah yang diwujudkan dalam acara gempungan. Pendekatan-pendekatan cultural seperti gempunganlah yang harus dilakukan pemerintah. Artinya, gempungan yang digelar sebagai wadah transformasi informasi warga kepada pemerintahnya, tidak serta merta sebagai program yang parsial, yang incidental hanya life service semata pemerintah tanpa ada tindak lanjut. Tetapi, gempungan pada sore hari itu harus menjadi langkah awal untuk melakukan program kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat yang didasari ikatan emosial diantara keduanya, bukan sekedar formalitas kegiatan belaka. Untuk itu, dasar2 informasi yang diperoleh Pemerintah dari warga melalui gempungan, menjadi prioritas pembangunan yang dirasa objektif untuk dilakukan pembenahan dan tindak lanjut.

Sisi lain dari program gempungan pada sore hari itu, adalah pentingnya mempersiapkan generasi muda sebagai pewaris kehidupan ini yang siap mental dan siap secara ekonomi. Agar kedepan, negara bisa dibangun oleh piranti-piranti ekonomi rakyat yang mapan dan piranti ruh etos kerja yang tinggi. Hal inilah yang didapat bupati saat gempungan minggu ketiga digelar di Desa Mulyamekar kecamatan Babakancikao. Dimana pada saat itu, bupati memanggil “Si Karna” seorang anak kecil usia 9 tahun, yang tidak sekolah tetapi semangat hidupnya tinggi. Malah yang lebih menusuk dunia pendidikan kita, pernyataan polos anak kecil itu, yang lebih memilih “Macul” atau mencangkul untuk bertani daripada harus sekolah, lebih baik mengisi hari-harinya menggembala domba dan beternak Bebek, daripada menghabiskan waktu untuk jajan disekolah. Sungguh pemandangan yang kontras penuh makna, dan tentu menyimpan cerita unik di benak bupati dan inspirasi yang penting untuk dijadikan kebijakan lanjutan.

Gempungan selanjutnya terus berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Namun penulis dapat menyimpulkan ada 3 (tiga) hal penting yang itu ternyata direspon oleh bupati dan perlu ditindaklanjuti. Pertama, berbagai masukan dari warga di acara gempungan terkait kebutuhan-kebutuhan publik yang mendesak dan perlu segera dilakukan pemecahannya, baik pemecahan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, pengalaman karier pekerja-pekerja social, seperti mak paraji, Linmas dan sebagainya ternyata memerlukan perhatian serius bagi pemerintah. Inspirasi mak paraji sebagai pekerja social yang ikhlas membantu proses persalinan warga, sehingga melahirkan penyatuan ruhaniah diantara keduanya itu, patut dicontoh sebagai pondasi penyatuan ruh keberpihakan kebijakan pemerintah pada rakyat. Dan terakhir, pengalaman-pengalaman unik dan ringan yang dipertontonkan bupati saat memanggil sosok orang disekitar kita yang dianggap martabatnya rendah, seperti halnya cerita “si Bedas” pada tulisan lain, dan “Si Karna” seorang anak yang tidak sekolah itu, justru dari mereka lah kita bisa belajar menghargai kehidupan ini. Untuk itu mereka perlu segera dimuliakan dan diangkat martabat kehidupannya. Dari tiga hal inilah, kemudian gempungan melahirkan ide-ide baru bagi bupati dalam mengambil kebijakan.

Yang pertama, dari alur perjalanan gempungan di buruan urang lembur dari awal dalam bingkai “cuap-cuap” warga kepada pemerintah itu, lambat laun menemukan titik terang sebagai rangkaian perjalanan kebijakan pelayanan publik yang tepat sasaran dan langsung diterima masyarakat. sebab dalam perjalanannya, melalui gagasan bupati yang terilhami gempungan sore hari itu, gempungan berikutnya dilengkapi dengan fasilitas pelayanan pemerintah yang langsung kepada warga masyarakat, yang dilaksanakan pada pagi hari. pelayanan itu, sementara waktu bisa menjadi “obat penahan sakit” dalam menjawab persoalan yang muncul dimasyarakat. Pelayanan dalam tajuk gempungan di buruan urang lembur ini, merupakan outcome dari transformasi komunikasi pemerintah dan warga, dimana pelayanan itu merupakan sinergitas peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. adapun pelayanan yang disuguhkan dalam gempungan tersebut, meliputi pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) yakni, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Gratis bagi warga, pelayanan oleh Dinas Kesehatan meliputi Pengobatan Gratis, Sunatan Massal Gratis, pelayanan oleh Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) meliputi pelayanan Pemeriksaan Ibu Hamil menggunakan USG, pelayanan untuk peserta KB baru, pemeriksaan peserta KB, baik suntik, Pil, Implant ataupun IUD. Pelayanan oleh DInas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) meliputi pemeriksaan kesehatan hewan ternak, proses kehamilan buatan melalui Inseminasi Buatan, pemberian hewan ternak yang biasanya diberikan kepada orang yang dipanggil kedepan saat gempungan hiburan di malam hari digelar. Pelayanan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) meliputi perizinan terbatas seperti Surat Izin Usaha Perseorangan (SIUP) bagi para pedagang kecil. Pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Cabang (UPTDC) PMI Purwakarta yakni Donor Darah. Pelayanan Kantor Perpustakaan Daerah dengan menggelar Perpustakaan Keliling untuk meningkatkan minat baca warga, serta berbagai pelayanan lainnya. Sementara pada malam harinya, digelar transformasi informasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana tujuan awal dari gempungan, namun pada malam hari kemasannya semacam pagelaran yang menampilkan hiburan, music, seni tari dan bintang tamu pelawak. Hal ini untuk melestarikan seni tradisi sunda tari jaipong, seni music sunda, dan mengemas informasi dari pemerintah, yang disuguhkan dalam lawakan, agar dapat memberikan hiburan dan dapat dicerna oleh  masyarakat yang hadir. Malah pada awal 2012, gempungan pada malam hari menampilkan pula kesenian wayang golek yang dipadankan dengan seni wayang suket yang berasal dari solo. Kolaborasi pagelaran ini, menambah makna yang terkandung dalam pelestarian adiluhung budaya indonesia, sebagai perjalanan panjang metamorphosis simbolistik budaya dalam bentuk seni.

Keseluruhan dari integrasi pelayanan publik pada pagi hari itu, ternyata mampu menjawab beberapa persoalan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan grafik masing-masing pelayanan. Dari data kependudukan yang semakin tertib, dimana setiap orang telah mempunyai KTP untuk wajib KTP, termasuk yang lebih mencolok adalah tingkat kepesertaan KB warga yang loncat jauh keatas, sehingga memposisikan Purwakarta sebagai Kabupaten peringkat pertama dalam kenaikan tajam kepesertaan program KB secara nasional. Pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan data kependudukan, yakni pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran secara gratis di acara Gempungan ini pula, telah melahirkan gagasan baru bagi bupati, yakni pelayanan kependudukan yang berbasis di kantor desa secara jaringan online seluruh wilayah purwakarta. Bupati melihat, pelayanan kependudukan yang selama ini dilakukan di kantor kecamatan dan tidak online, merupakan kedzhaliman bagi rakyat dan kebekuan proses pembangunan. Rakyat disusahkan dengan hanya proses pembuatan identitas kependudukannya, belum lagi harus bayar dengan proses waktu yang lama. Untuk itu, bercermin dari realita yang terjadi di gempungan, bupati melakukan terobosan kebijakan pelayanan publik yang baru, yakni pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran berbasis di kantor desa dengan sistem jaringan online ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai leading sector masalah ini, dan dengan proses pelayanan yang cepat hanya memakan waktu 5 menit langsung jadi.

Pada kondisi yang kedua, yakni ketika menyaksikan para pekerja social, mereka kerja tanpa pamrih, tanpa pendapatan yang jelas, tak mengenal waktu, siang, malam ataupun kondisi cuaca yang tak menentu, tapi yang ada dipikirannya adalah kerja-kerja ikhlas. Pengalaman mak paraji ketika di gempungan kampung siluman desa cijaya campaka adalah salahsatu bukti, masih banyaknya para pekerja social yang ikhlas yang membutuhkan perlindungan dari tangan pemerintah. Untuk itu, gagasan pun muncul mengenai kebijakan melindungi seluruh para pekerja social ini dengan penyertaan asuransi kesehatan dan kematiannya. Hampir 14 ribu lebih pekerja social yang ada di purwakarta, meliputi Guru Ngaji, Dukun Beranak (Paraji), Anggota Linmas, Ketua RT, RW, Aparatur desa, Imam Masjid, kader Posyandu serta lainnya, sejak 2011 lalu sudah diasuransikan pemerintah daerah melalui PT. JAMSOSTEK. Inilah bukti kongrit, kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Kebijakan ini pula yang memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa seharusnya kebijakan pemerintah bukan pada bagaimana besarnya Bantuan Langsung berupa uang, karena itu bisa mematikan kreatifitas masyarakat, Bantuan langsung hanya melahirkan rakyat yang malas tanpa etos kerja. Tetapi jika bantuan dan kebijakan pemerintah berupa perlindungan menyeluruh atas kesehatan dan kematian rakyatnya, tanpa mengganggu hak privat ikhtiar usaha dan kariernya masing-masing, bisa dirasakan inilah kebijakan yang lebih bermanfaat secara jangka panjang. Tak hanya berhenti pada asuransi pekerja sosial, tetapi pada awal 2012 lalu, para pekerja informal pun, didaftarkan sebagai peserta asuransi PT. JAMSOSTEK untuk perlindungan kesehatan dan kematiannya. Adapun pekerja informal adalah mereka yang bekerja diluar PNS, TNI, POLRI dan pegawai perusahaan swasta, yakni mereka adalah buruh tani, petani, pedagang, tukang becak, tukang ojek, sopir angkutan umum, hingga WTS sekalipun, dengan jumlah lebih dari 70 ribu peserta dengan tanggungan satu peserta membawa Suami/Istri dan 3 orang anak. Artinya sebenarnya, secara umum penyertaan asuransi di wilayah kabupaten purwakarta adalah seluruh warga yang tercatat berdomisili di kabupaten purwakarta, dan ini yang pertama di Indonesia, asuransi rakyat di suatu daerah kabupaten yang warganya diasuransikan.

Dan yang terakhir, menyangkut pengalaman unik bupati saat memanggil orang untuk diperdengarkan pengalaman hidupnya, yang rata-rata mereka adalah anak kecil. Rupanya telah menyimpan segudang keinginan bupati untuk memuliakan mereka. Karena biasanya mereka yang dipanggil adalah orang yang secara strata social berada pada kemiskinan dengan berbagai latarbelakang masalah keluarga yang cukup pelik. Misalkan, pengalaman gempungan di Desa Cirangkong Kecamatan Cibatu yang memunculkan nama Ahmid (si Bedas) yang telah dibahas dalam tulisan lain, telah melahirkan Ahmid baru yang tampil sebagai pemuda ulet, etos kerja yang tinggi, sebagai tukang kuli pikul bagi warga disekelilingnya, dengan bekal 5 ekor domba yang diberikan bupati saat gempungan. Dan ahmid pun ternyata telah menjadi pemuda yang amanah, dimana 5 ekor domba yang ia dapatkan sebagai bekalnya itu, 6 bulan kemudian telah beranak pinak menjadi 11 ekor domba.

Cerita lain, tentang “Si Karna” pun tidak kalah nilai Ibrahnya (pelajaran) yang patut diteladani. Ya, setelah “Si Karna” diberikan 3 Ekor Domba dalam gempungan 2 tahun lalu itu, kini dombanya beranak pinak menjadi 10 ekor, sebagian sudah dijual, untuk bekal “Si Karna” yang telah “Memproklamirkan” diri bersekolah. Informasi yang terakhir yang didapatkan, saat “Si Karna” dipanggil lagi bupati, dalam acara syukuran 4 tahun jabatan bupati 13 Maret 2012 lalu yang digelar secara sederhana di rumah dinas Bupati. “Si Karna” telah nampak dewasa, usia 13 tahun yang terbilang tua bagi seumuran anak kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 2 Mulyamekar Babakancikao ini, tidak ia sia-siakan. Dengan bekal dombanya untuk biaya ongkos ke sekolah, kini ia menatap masa depannya dengan bekal seekor sapi dewasa yang siap melahirkan, hasil dari pergantian ternak dombanya dulu. Sungguh telah membangkitkan gairah hidup bagi siapapun yang bisa meneladani dan mencermati sejengkal demi sejengkal pengalaman sosok kang dedi mulyadi. Seluruhnya pengalaman tersebut, telah menjadi Ibrah dengan melahirkan jutaan ide dan gagasan baru dalam menapaki di 4 tahun jabatannya sebagai Bupati Purwakarta.

Namun cerita tak selalu indah diakhir seperti yang dialami bupati tentang si Karna dan si Karna yang lainnya. Cerita lainnya telah menyisakan kesedihan mendalam bagi bupati. Inspirator bupati dalam melahirkan gagasan dan kebijakan tentang perlindungan dan jaminan asuransi kesehatan dan kematian bagi pekerja social maupun informal, yakni seorang Janda Tua yang berprofesi sebagai mak paraji (dukun beranak) yang ditemui bupati saat gempungan di kampung siluman desa cijunti kecamatan campaka lalu, kini telah meninggalkan dunia ini terlebih dulu, tanpa sempat merasakan santunan asuransi pekerja social dimana dirinyalah yang menginspirasi kebijakan itu.

“Lampah Alam Nu Katukang…

Jibred Endah Hihinaan….

Hujan Angin Dilakonan…

Mipir Gawir Nyorang Jurang…

Leutik Tangtung Hate Jangkung…Anjeun Bela Bibilasan….

Kiwari Anjeun Rek Miang….

Muru lembur Pangbalikan….

Ninggalkeun Rasa Kamelang….

Rengkak Anjeun Narembongan…Endah Seuri Ngajauhan….

Demikian penggalan syair lagu sunda yang dituangkan bupati untuk mengenang almarhumah mak paraji itu, dimana syair lagu diatas didendangkan penyanyi grup music EMKA 9, saat acara gempungan digelar kembali di desa cijunti campaka, sebulan setelah meninggalnya mak paraji. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Air mata pun tak terasa berlinang diantara bidikan kamera yang penulis fokuskan kearah panggung gempungan, “semoga Allah menempatkan mak paraji pada tempat yang mulia disisi-Nya, karena saya yakin mak paraji adalah orang yang sangat mulia, mulia hatinya, mulia pekerjaannya, dan mulia dimata saya,” demikian ungkap bupati mengakhiri pagelaran panggung gempungan di desa cijunti kecamatan campaka saat itu, yang diamini para warga yang hadir. [soem]

Dari SMS menjadi Kebijakan

Benar kata pepatah “tak kenal makanya tak sayang”, atau kalau penulis boleh merubah pepatah itu dengan “tak kenal makanya takkan mengerti sikapnya”. Ya, pepatah ini sengaja penulis ganti seperti diatas, sebab ini terkait pengalaman pribadi penulis terhadap seorang bupati kita, kang dedi mulyadi. Pengalaman ini sebenarnya tidak harus dipublikasikan kepada khalayak, sebab tidak begitu penting jika hanya dilihat dari sisi pengalaman pribadi penulis saja, dalam memahami sikap dan karakter bupati kang dedi mulyadi. Tapi menjadi penting diketahui, karena ini menyangkut sikap pribadi bupati dalam menelurkan berbagai kebijakan pemerintah.

Pengalaman penulis ini diawali, saat penulis belum menjadi tim dokumentasi bupati, yakni sebelum akhir tahun 2009, sehingga penulis belum merasa dekat dan belum tahu betul keseharian bupati. Penulis waktu itu, hanya mendapatkan informasi dari teman diskusi seorang dosen sebuah Perguruan Tinggi di Purwakarta, yang menyikapi kecenderungan sikap pribadi bupati yang dianggap negative dan cenderung tidak sopan. Ya, sebenarnya hal sepele dari sikap pribadi bupati, namun memang menjadi cibiran banyak orang karena jabatannya sebagai pejabat public.

Sikap sepele itu adalah bupati, kang haji dedi mulyadi, memiliki kebiasaan sering mengoperasikan Handphone (baca: telepon genggam)-nya disaat acara resmi, atau terkadang saat menerima tamu di kantornya. Menurut dosen teman penulis ini, kebiasaan itu tentu buruk bagi citra bupati, karena dianggap tidak sopan dan tidak menghargai pribadi orang. Dosen memisalkan, jika kita menerima tamu dengan berbagai maksud dan tujuannya, sementara “si empunya” rumah, apalagi ini Bupati, menerima dan mendengarkan maksud dan tujuan tamu itu sambil terkadang mengoperasikan HP miliknya. Ada 2 kesalahan sebenarnya, yang pertama tidak menghargai orang bicara dan yang kedua, sejauhmana bupati akan mengerti maksud orang yang bertamu itu, jika sambil mengoperasikan telepon genggam.

Pernyataan dosen itu, terus merasuki pikiran penulis. Sehingga ini menuntut penulis untuk mencari tahu, kebenaran dari sikap pribadi bupati tersebut. Penulis yang saat itu masih kuliah, berusaha menyempatkan untuk memperhatikan sedetail mungkin gerak-gerik bupati. Berbagai momen kegiatan yang dihadiri bupati menjadi sasaran penulis. Hasilnya, dari berbagai kesempatan penulis memperhatikan sikap bupati, ternyata memang benar, malah ini menjadi pembicaraan hangat ditingkat tataran mahasiswa saat itu. Namun penulis tak serta merta membuat kesimpulan. Ada pertanyaan besar sebenarnya dalam benak penulis. Ya, pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi penyebab bupati sering melakukan hal itu. Penulis beranggapan, hal ini ternyata sering dilakukan bupati saat acara yang dihadirinya. Sebuah kejadian yang konsisten dan mungkin terencana dilakukan bupati.

Penulis terus dibayangi rasa penasaran yang sedemikian besar terhadap bupati atas “tingkahnya” itu. Hingga akhirnya sejak penulis menjadi tim dokumentasi bupati, setiap penulis kebetulan ada jadwal bertugas mendokumentasikan acara bupati, perlahan rasa penasaran itu mulai terjawab. Ternyata hampir setiap kali acara, dan acap kali bupati menerima tamu, dirinya selalu tidak lepas dengan telepon genggam sambil mengoperasikannya. Hal itu, sebenarnya tidak hanya ketika acara yang melibatkan orang banyak, atau saat menerima tamu di kantornya, tetapi juga saat dirinya di dalam mobil. Kenyataan itu, penulis ketahui langsung oleh mata penulis sendiri, karena di beberapa kesempatan, penulis sempat satu mobil bersama bupati.

Selain tingkahnya itu, pernyataannya pun terkait kebiasaan banyak orang saat ini, termasuk dirinya, sering menganggap bahwa Handphone sudah menjadi “istri kedua”, hal ini dapat dibuktikan ketika seseorang bangun tidur, yang paling pertama dicari adalah HP-nya. Pernyataan bupati inilah, yang membuat penulis yakin, bahwa bupati sangat bergantung pada Handphone-nya itu. Apalagi, suatu waktu penulis menyaksikan Pengawal Pribadi (WALPRI)-nya, kelimpungan saat mencari 2 HP bupati yang lain ketika acara maulid di kecamatan Bojong. Lagi-lagi penulis tak habis pikir, bupati menggunakan HP hingga tiga unit seperti itu. Lalu, pertanyaan selanjutnya dan merupakan pertanyaan penting adalah, untuk apa bupati melakukan hal itu, mengoperasikan HP saat acara, saat ada orang bertamu dan menyampaikan maksud bertamunya.

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis mencoba mencari tahu kepada seseorang yang cukup kompeten untuk mengurai dan menjelaskannya. Ya, seseorang yang bertugas sebagai operator SMS Center bupati, seorang staf pelaksana di bagian umum yang ditempatkan sebagai staf bupati bidang informasi dan telekomunikasi. Obrolan menarikpun terus muncul dari pengalamannya. Menurutnya, sistem kinerja bupati dan kebijakan-kebijakannya, sebagian besar dipengaruhi oleh SMS yang masuk pada HP pribadinya. SMS tersebut, biasanya dikirimkan warga purwakarta melalui nomor SMS center yang dikelolanya, lalu SMS tersebut dimeja operator, diklasifikasikan pada SMS yang termasuk kritik/saran tentang pembangunan, peristiwa/musibah yang butuh penanganan cepat, atau SMS yang sekedar info dan basa-basi. Kemudian SMS tersebut ada yang diteruskan oleh operator (forward-red) ke nomor HP pribadi milik bupati. Untuk SMS yang lebih bersifat teknis, diteruskan langsung ke Dinas terkait, tergantung isi SMS nya. Lalu selang beberapa menit, biasanya ada balasan SMS dari nomor HP pribadi bupati ke SMS center untuk diteruskan kepada orang yang mengirim SMS. Atau setelah bupati menerima SMS dari SMS Center, kadang juga bupati langsung menelepon nomor HP yang mengirim SMS itu, dan itu tergantung isi pesan yang dikirim, biasanya jika langsung di telepon, berarti info yang sangat mendesak dan butuh penanganan.

Dari sana penulis mulai mendapat gambaran, jadi selama ini sikap bupati yang sering mengoperasikan HP (kebanyakan untuk SMS, tapi sesekali telepon) itu, adalah untuk menindaklanjuti SMS yang masuk ke HP nya yang dikirim lewat SMS Center. Sementara untuk hal yang mendesak, bupati menelpon langsung kepada orang yang mengirim SMS tersebut. Hal inilah yang mungkin memaksa bupati untuk mengoperasikan HP, saat acara berlangsung yang ia hadiri atau saat menerima tamu. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, sejauh mana bupati dapat memahami antara isi SMS yang dikirim SMS Center ke HP-nya dengan memahami pembicaraan orang saat bertamu di kantornya, sementara kejadian itu persis berbarengan.

Pertanyaan yang satu ini, terjawab langsung oleh penulis, saat penulis sedang asyik mengobrol diruangan staf  bupati dengan operator SMS Center. Dimana saat yang bersamaan, dibalik ruangan yang bersebelahan dengan ruang staf, yaitu ruang rapat, bupati sedang menerima tamu penting dari Investor yang akan berinvestasi di Purwakarta. Saat itu, penulis mendengar, obrolan bupati dengan tamunya itu, sesekali diselingi gelak tawa yang memenuhi hampir diseluruh ruangan, namun pada saat yang bersamaan pula, muncul SMS ke nomor SMS Center, yang berasal dari nomor HP pribadi milik bupati. Ternyata selama mengobrol dengan tamunya itu, bupatipun aktif mengirim SMS menindaklanjuti SMS yang masuk ke SMS Center. Penulis tak bisa menjelaskan bagaimana bupati bisa melakukan itu, otak kiri dan otak kanannya benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Saat penulis terheran-heran, operator SMS Center berbisik kepada penulis, ”ini ada yang SMS dari Kepala Desa yang salah satu warganya harus dioperasi bedah, karena tidak memiliki lubang anus”. Penulispun sekejap saja, berusaha memaklumi atas sikap bupati selama ini, termasuk sejak awal penulis penasaran atas sikap bupati mengoperasikan HP saat acara digelar atau saat bupati menerima tamu dikantornya. Ya, perlu dimaklumi, hanya itu yang keluar dari mulut penulis. [soem]

MEMBUMIKAN FALSAFAH SUNDA "SAREUNDEUK SAIGEL SABOBOT SAPIHANEAN"

Memang sesuatu yang lumrah dan wajar ketika setiap orang mempunyai mimpi harapan dan jalan apapun yang dilakukan untuk mncapai tujuan itu. Dikatakan wajar karena pada fitrahnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia diberikan nilai plus dari makhluk Tuhan yang lainnya. Nilai plus itu pada otak dan hati nya. Otak menuntut manusia untuk terus menggali apa yang terdapat dalam dirinya dan pada alam, (ilmu pengetahuan). hati mengimbangi jalannya otak agar apa yang dipikirkannya dan kemudian digerakkannya melalui tingkahlaku itu harus sesuai dengan apa yang menjadi norma-norma di masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum agama yang mengaturnya.
Namun kadang kita sering terjebak pada tipu daya otak kita sendiri, kadang merasa paling pintar dari satu sisi, tetapi tidak melihat kekurangan kita dari sisi lainnya. Pada kasus ini, peran hati sering tidak kita optimalkan sebagaimana mestinya. Merengkuh ketidakberdayaan kita, itulah sesungguhnya yang harus kita tanamkan dalam hati ini. Dengan kecintaan tentunya. Ya, akhirnya kata cinta yang menjadi kunci memaksimalkan potensi otak maupun hati kita.
Kalau dikisahkan; seorang murid Abul Said Abul Khair pernah berkata, “Guru, di tempat lain ada orang yang bisa terbang?” Abul Khair menjawab, “Tidak aneh. Lalat juga bisa terbang.” “Guru, disana ada orang yang bisa berjalan diatas air,” muridnya berkata lagi. Abul Khair berkata lagi,”Itu juga tak aneh, katak pun bisa berjalan diatas air.” Muridnya berujar lagi, “Guru di negeri itu ada orang yang bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan” Abul Khair menjawab, “Yang paling pintar seperti itu adalah syetan. Ia bisa berada di hati jutaan manusia dalam waktu yang sama”. Murid-muridnya bingung dan bertanya, “Kalau begitu Guru, bagaimana cara paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.?” Ternyata murid-muridnya beranggapan bahwa orang yang dekat dengan Allah SWT. Itu adalah orang yang memiliki berbagai keajaiban dan kekuatan supranatural. Abul Khair menjawab, ”Banyak jalan untuk mendekati Tuhan, sebanyak bilangan napas para pencari Tuhan. Tetapi, jalan yang paling dekat kepada Allah adalah membahagiakan orang lain di sekitarmu. Engkau berkhidmat kepada mereka dan Pemimpinmu.”
Dari kisah diatas, yang perlu digaris bawahi adalah kalimat terakhirnya, “Engkau berkhidmat kepada mereka dan Pemimpinmu”. Penekanannya adalah sejauhmana kemampuan otak kita ini dalam menerima apapun yang menjadi pendapat sumbangsih pemikiran orang lain, sehingga menimbulkan kekaguman dan penghargaan, walau dirasa pendapat orang tersebut tidak sesuai dengan prinsip kita. Peran hati lah yang perlu ditumbuhkan disini. Begitupun dalam hal ini, terhadap pemimpin kita, pemimpin yang mempunyai kebijakan terhadap nasib rakyat yang dipimpinnya. Jika kebijakannya dirasa menurut hati kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan tanpa melanggar apa yang menjadi role of the game-nya, baik menurut hukum ketatanegaraan maupun hukum Qur’an. Apalagi kebijakan dan program yang telah dijalankannya itu sudah jelas wujudnya di hadapan kita, maka sudah selayaknya kita ikut mendukung dan menanamkan sebuah falsafah kasundaan, “Sareundek saigel sabobot sapihanean” agar kedigjayaan di kabupaten ini terwujud.
Bahasanya juga “sa” dalam bahasa sunda “sa” itu artinya sudah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dari cara berpikir, ucapan, dan tingkahlaku antara pemimpin dan rakyatnya. “geus teu bisa dilepaskeun panon jeung kiceupna, ceuli jeung danguna, irung jeung angseu’ na, letah jeung ucapna, hate jeung ka’ikhlasanana.” (H. Dedi Mulyadi, dalam sambutan acara Tabligh Akbar sebuah Yayasan di Kelurahan Cipaisan). Untuk itu, diperlukan kebersediaan dan keikhlasan kita dalam menerima dan menjalankan apa yang sudah menjadi program pembangunannya. Begitupun, tentunya Pemimpin itu sendiri seyogyanya siap membuka hati lebar dalam menerima kritik dan saran dari rakyatnya. Hilangkan apa yang menjadi penyakit hati kita, hilangkan ego kepintaran otak kita.
Namun pernyataan ini bukan berarti kemudian kita hanya berijtihad sama dengan pemimpin kita, atau kita taklid yang tanpa makna/taklid buta. Ataupun kita kemudian mengIdolakan Pemimpin itu, seperti halnya seorang Suparman alias Ayi Beutik sang Panglima Viking, yang saking cintanya kepada PERSIB, nama anaknyapun menjadi JAYALAH PERSIBKU, atau anak keduanya, USAB PERNING (bahasa gaul tempo dulu, yang artinya URANG PERSIB). Karena apa yang dialami Suparman itu berbeda dengan sareundeuk, saigel sabobot sapihanenan-nya kita dengan Pemimpin yang saat ini menjabat. Kalaupun dikemudian hari pemimpin kita terbukti salah secara hukum, maka jangankan orang yang benci terhadap pemimpin itu sejak dulu, sayapun sebagai dokumentator Bupati yang notabene pemimpin di kabupaten ini, mungkin saya paling depan untuk menuntutnya turun sebagai Bupati. [soem]

Mari Efektifkan Waktu dan Kesempatan Sekecil Apapun

Ada hal kecil yang menarik saat mengikuti kegiatan Bupati pada sabtu lalu (23 Januari 2010). Mungkin bagi sebagian orang, hari sabtu adalah hari bersantai dengan keluarga atau sekedar liburan mengisi akhir pekan, bersantai-santai di rumah ataupun berwisata keluar kota membawa sanak keluarga, tak ketinggalan pembantu dan tas ransel makanan pun wajib dibekal. Kalau mau jujur, hal itu cukup tak efektif, begitu bisik Bupati kepada saya ketika memasuki mobil, sabtu pagi itu untuk mengisi pembukaan acara Tabligh Akbar di sebuah yayasan di kelurahan Cipaisan. Dalam agenda pada jadwal yang tertera, Bupati membuka acara Tabligh Akbar pada pukul 08.00 pagi, namun ketika menghubungi panitia acara, ternyata acara belum siap, masih banyak kekurangan, lokasi acara masih sepi pengunjung (hadirin). Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 tepat dan Bupati sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Mendapati berita seperti itu, Bupati perintahkan sang nahkoda mobil untuk memutar haluan mobil menuju pasar jum’at. Ada apa gerangan? Apakah bupati menyesalkan karena panitia tidak tepat waktu? Ataukah memang meninggalkan acara tersebut karena harus mengikuti agenda selanjutnya (ya, di agenda selanjutnya Bupati harus melantik Pengurus baru DPD Golkar Kota Banjar pada pukul 13.00 WIB, -mungkin dalam hal ini bukan atas nama Bupati, tetapi sebagai Sekretaris DPD GOLKAR Provinsi Jawa Barat-red). Oh tunggu dulu, ternyata Bupati menuju Pasar Jum’at untuk memesan sebanyak 100 bungkus snack yang akan disumbangkan kepada panitia Tabligh Akbar, “itung-itung menghemat dan mengefektifkan waktu menunggu acara siap, ya apa salahnya kita bershodakoh”, begitu celotehnya. Luar biasa, bagi saya sebagai documenter Bupati, ini merupakan pelajaran berharga, mengefektifkan waktu dan kesempatan diiringi dengan menyisihkan sebagian milik kita. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, begitu kata pepatah.

Selesai memesan snack, mobilpun berlalu dan menuju lokasi acara. Dalam pikiran saya, mungkin Bupati akan terlambat mengisi acara di Kota Banjar, karena acara di Tabligh Akbar itu, pukul 09.00 baru dimulai. Namun tidak, dengan sigapnya dan beralasan untuk mengefektifkan waktu, Bupati melalui Kasubbag Protokoler Pemkab, Bapak Asep Gumelar meminta agar sambutannya dimajukan. Bupati pun mengisi acara paling awal untuk menyampaikan sambutan dan buah pikirnya sembari sesekali memohon maaf, bahwa dirinya sedang belajar mengefektifkan waktu ditengah-tengah kesibukannya sebagai Bupati dan sebagai Sekretaris DPD GOLKAR Jawa Barat. Hadirinpun memakluminya, seseorang yang hadir dan duduk disamping kanan saya bergumam,”mangga pak Bupati, lajengkeun mudah-mudahan janten Gubernur. Tos ka buktos ku Bapa mah, jalan ka gang ieu oge tos leucir”. Tangan saya yang saat itu memegang senjata andalan, ya sebuah Handycam terasa berdiri bulu halusnya, saking terharu. Mudah-mudahan menjadi sebuah do’a, celotehan orang tersebut, amiiin.

Setelah mengisi acara tersebut, Bupati mampir ke Rumah Dinas di alun-alun, barang sebentar untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju Kota Banjar. Kembali saya tak habis pikir, di Rumdin (sebutan terpopuler untuk Rumah Dinas) ternyata sudah menunggu beberapa pejabat teras pemkab, yakni Kepala Dinas Bina Marga, Inspektorat, dan Kabag Pembangunan.”kok, acara Partai harus bawa Pejabat Pemkab (PNS)” begitu di pikiran saya bergelanyut pertanyaan. Sepanjang perjalanan menuju Kota Banjar, pikiran saya dipenuhi pertanyaan tadi. 4 jam perjalanan cukup melelahkan, tepat pukul 12.47 WIB rombongan sampai di kota Banjar (sebenarnya bukan rombongan, tetapi hanya dua mobil, satu mobil untuk Bupati dan para pejabat pemkab tadi, pengurus DPD Golkar Provinsi dan satu lagi untuk para staf, ajudan dan pengawal pribadi Bupati, termasuk saya, hal ini menurut Bupati sebagai efisiensi dari pemakaian kendaraan biar tidak keluar banyak ongkos). Bupati sekarang resmi disebut sebagai Sekretaris DPD GOLKAR Provinsi Jawa Barat, pikiran saya baru tersadarkan oleh sapaan Wali Kota Banjar, Dr. dr. Herman Sutrisno yang juga ketua DPD Golkar Kota Banjar (ya, orang tua dari sisi umur dan pengalaman ini, yang akan dilantik oleh maaf “Bupati” kita). “Wilujeng Sumping kang SEKJEN di Kota Banjar”, begitu sapaan Wali Kota.

Pertanyaan yang selama perjalanan tadi memenuhi pikiran saya itu, kini telah terjawab. Ya, Bupati sengaja membawa pejabat Pemkab (Kadis Bina Marga, Inspektorat dan Kabag Pembangunan) adalah untuk melakukan studi banding tentang penataan tata ruang kota dan jalan-jalan di Kota tersebut, Bupati menyempatkan bertanya dan berguru kepada Walikota Banjar mengenai keberhasilan Kota tersebut membangun sarana fisik dan mental masyarakatnya. Dalam cerita singkat ini, menggambarkan kepada kita bahwa sekecil apapun kesempatan dan sesingkat apapun waktu yang kita miliki, seyogyanya dapat diefektifkan secara maksimal, tak ada ruang pemisah antara urusan dinas dan urusan kepartaian, selama kita masih bisa me-manage-nya dengan baik. [soem]

Pendidikan Penuh Cinta, Menumbuhkan Benih-benih Kreativitas

"Pendidikan harus menciptakan anak didik yang inovatif, Sekolah harus mencetak lulusan yang kreatif. Sebenarnya dari keterbatasan kita dalam ekonomi, sesungguhnya disanalah kita mempunyai kelebihan. Kelebihan dari kekurangan kita adalah tuntutan untuk berkreatifitas dalam belajar, tuntutan untuk berinovasi dalam lingkup pemenuhan kekurangan kita. Ketika seorang siswa berlatarbelakang ekonomi tidak mampu, dia akan berkreasi untuk mencukupi biaya Pendidikannya, dia akan berinovasi dalam semangat belajarnya, ketika pagi dia belajar, pulang sekolah berjualan koran atau mencari kayu bakar. Bukan hal yang musykil hal itu terjadi, karena sesungguhnya anak itu kini menjadi seorang Bupati", demikian pernyataan Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH dalam rutinitasnya setiap jum'at pagi bertatap muka dengan para pelajar Purwakarta. Seluruh siswa yang hadir ketika itu (SMKN 1 Purwakarta, SMK Purnawarman dan SMAN Cibatu) terdiam membatu, bukan karena tak mengerti. Adalah suatu reaksi yang wajar dan spontanitas dari yang hadir ini, ketika Pemimpin di Kabupatennya memberikan inspirasi tentang Pendidikan yang berasal dari perjalanan hidup bupatinya itu.

Modal kreatifitas yang dibangun sejak bangku Sekolah itu, menjadi modal dasar seorang Bupati muda dalam memimpin daerahnya. kreatifitas kepribadian dan kepemimpinannya itu, tergambarkan dalam sesion tanya jawab yang dilontarkan seorang siswa SMK Purnawarman, Nakila, selorohnya menanggapi Pembangunan yang dilakukan Bupati mulai Pembangunan Jalan Hotmik di pelosok pedesaan dengan sebutan Jalan Leucir, hingga Pembangunan Gapura Kembar (Gapura Indung Rayahu), Pagar Malati dan Atap Julang Ngapak. Komentar Bupati menanggapi pertanyaan itu cukup sederhana, ya... Bupati cukup berbangga, dari sisi pernyataan siswa tadi, menggambarkan Pendidikan telah menciptakan Inovasi berbentuk buah pikir yang terlontar dari mulut siswa SMK Purnawarman. Artinya bahwa, siswa tadi telah melakukan inovasi dan kreasi cara pikirnya mengenai Pembangunan di kabupatennya, sehingga dibenak siswa tadi bergemuruh pertanyaan-pertanyaan, mengapa harus Gapura Indung Rahayu, mengapa harus Julang Ngapak, mengapa juga harus Pagar Malati?? (lebih jelasnya pada tulisan lain).

Namun menurut Bupati, tidak cukup hanya berkreasi dan inovasi. Pendidikan tidak cukup hanya pada batas intelektual, menjadikan anak manusia menjadi cerdas saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada hal kedua yang harus menjadi pertimbangan Pendidikan kita, yaitu nilai-nilai rasa. Nilai rasa adalah mencoba untuk memengaruhi nilai-nilai intelektual agar seluruh imajinasi intelektualnya ada nilai-nilai keindahan yang dipenuhi rasa cinta. Salah satu nilai rasa adalah imajinasi, melalui imajinasi seseorang dapat menembus apa yang semula tidak mungkin. Imajinasi sangatlah penting bagi proses kreatif, sementara intelektualitas memikirkan "Bagaimana caranya"?, Imajinasi memberikan gambaran mengenai "apa jadinya"? apa yang dipikirkan itu dimasa depan (Kang Dedi Mulyadi, Mengayuh Negeri Dengan Cinta, 2009). Jika dimisalkan, seorang siswa SMP yang akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Kejuruan, tentunya memikirkan nilai-nilai intelektual yang mendukung pada dirinya. Jurusan apa yang sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya, dan nilai-nilai rasa akan memengaruhi pilihan intelektualnya, jika yang dipilih jurusan Mesin (sebagaimana kecenderungan intelektualnya), apakah dikemudian hari siswa itu dapat menggunakan kemampuan permesinannya sesuai kebutuhan di masyarakat atau apakah dengan memiliki kemampuan permesinan dia akan menghidupi istri dan anak-anaknya kelak (dengan didasari nilai-nilai rasa dan kecintaan), ini semua adalah imajinasi yang penuh cinta dan membutuhkan kreatifitas. Begitu pula, kecintaan seorang Bupati pada rakyat yang dipimpinnya, "menjerumuskannya" pada semangat berkreasi membangun Kabupaten yang dipimpinnya.

Hening di ruangan Wikara I Pemkab Purwakarta begitu terasa, padahal sekitar 200 siswa menyesaki ruangan tersebut. Pemaparan dan penegasan Bupati yang penuh cinta itu, mungkin menghantarkan anak-anak yang hadir berimajinasi ke alam bawah sadarnya. Mereguk Pendidikan Cinta itu, menghanyutkan mereka pada imajinasi berkreatifitas dan berinovasi. Begitu pula, seseorang yang berdiri di belakang mereka, dokumenter Bupati (kamerawan) yang berimajinasi untuk membuat tulisan ini, yang akhirnya dapat dinikmati penuh cinta oleh pembaca semua. [soem]

Purwakarta Memenangkan Investment Award 2009

Kabupaten Purwakarta menyabet predikat terbaik dalam bidang pelayanan investasi di ajang Investment Award 2009. Pemberian penghargaan ini digelar oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menerima penghargaan bergengsi bagi daerah yang dipimpinnya berupa piala dan piagam dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di aula Gedung BKPM, Jalan Gatot Soebroto, kemarin (9/12). Purwakarta menyingkirkan lima daerah lainnya yang selama ini menjadi rival berat di jajaran nominator kabupaten dengan pelayanan penanaman modal terbaik. Kelima kabupaten tersebut adalah Sidoarjo, Sragen, Jembrana, Kudus dan Bangka. Dua daerah lain di Jawa Barat juga menggaet penghargaan serupa.

Penyerahan penghargaan Investment Award
oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi

Enam indikator yang menjadi dasar penilaian sebuah daerah layak mendapat predikat terbaik adalah kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, dukungan teknologi dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan, mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan, ketersediaan dan kualitas informasi layanan dan potensi daerah, serta inovasi dan keberhasilan. Setelah menerima penghargaan, Bupati Dedi Mulyadi menyatakan, esensi dan prestasi ini bukanlah penghargaannya, melainkan angka penanaman modal di Purwakarta yang secara riil memang terbilang tinggi.

(Sumber: SINDO, 10/12)

Kades Purwakarta Kiwari, Sanes Kades Purwakarta Kamari

Ku : H. Dedi Mulyadi, SH (Bupati Purwakarta)

Sagala puji kalih syukur kasanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur, rohmat miwah salam pamugi netes ka Muhammad SAW, nu parantos muka lawang tina kahirupan poek mongkleng buta rana kana kahirupan nu caang ngempray pinuh cahaya ilahar disebut miandzulumat ilannur, mantenna salaku Nabi, nu jadi pamingpin umat sakaligus pamingpin masarakat nu kudu jadi inspirasi sakaligus motivasi k asadaya pamingpin nu nuju nyakrawati, geusan ngawujudkeun kahirupan lembur makmur kota bagja.

Sabab geus ngancik dina kayakinan, lamun lembur geus makmur pasti kota bakal bagja. Patali sareng eta pasualan, urang sarerea sabenerna geus kahutangan budi ku peran jeung fungsi masarakat pilemburan atawa padesaan dina nanjeurna ajen pangwangunan daerah, malah nasional. Padahal nasib masarakat di desa sakitu lilana dipopohokeun tur dipapalerkeun dina urusan pangwangunan jeung politik sarta pamarentahanana. Rahayat padesaan dina catur pangwangunan nasional jeung daerah, sering jadi anak tere, malah diapilainkeun ku sering diseubt masarakat tradisional, dusun, udik, miskin, bodo jeung sebutan goreng lianna, anu akhirna rahayat padesaan terus-terusan aya dina sarwa kakurangan tur kaprihatinan jeung teu percaya diri.

Padahal saestuna, pangwangunan anu keur dilaksanakan ku pamarentah di sadaya tingkatanana, bakal sukses jeung lancar lamun desa teu ngan saukur dijadikeun anak bawang (sub ordinasi) pangwangunan. Desa nu jadi puser nganjrekna mayoritas masarakat, ngabogaan kakuatan anu kacida pentingna, pikeun dijadikeun kakuatan geusan ngawangun ieu nagri, hususna dina alam demokrasi jeung dina era reformasi kiwari.

Tangtuna urang mufakat, yen kasalahan pola pangwangunan nu geus kaliwat, nu cenderung mopohokeun ajen diri jeung harkat luhur padesaan ulah dibalikan deui di jaman kiwari. Dumasar kana hal ieu, kiwari program pangwangunan Pamarentah Kabupaten Purwakarta seja sakuat tanaga nata ulang jeung usaha satekah polah ngaberdayakeun masarakat padesaan dina format anyar tur bener, anu bakal ngutamakeun usaha pikeun ngembangkeun tur ngamumule ajen diri sarta harkat para pamong desa.

Kurangna perhatian kana pangwangunan desa, ngabalukarkeun desa angger tinggaleun dina sagala widang, boh widang ekonomi, sosial budaya jeung politik. Gagalna ngajadikeun desa jadi kakuatan ekonomi, sosial jeung demokrasi ngabalukarkeun tarekah pangwangunan anu teu mawa hasil mucekil keur sakumna rahayat desa. Sabab nu enya dihenteu-henteu, ari nu henteu dienya-enya. Katurug katutuh, kawijakan publik pamarentah jarang pisan nu mihak kana nasib padesaan. Malah seringna mah, rahayat di padesaan ngan hungkul jadi tukang "lalajo" tinimbang "nu dilalajoan" dina pangwangunan desa. Aya sababaraha alesan kunaon tarekah ngokolakeun peran desa di Kabupaten Purwakarta jadi kalintang penting sarta jadi target pokok pamarentah. Kahiji, jumlah penduduk lolobana nganjrek di desa. Kadua, desa jumlahna leuwing loba tibatan jumlah kelurahan di Kabupaten Purwakarta. Katilu, sacara dhohir desa mangrupakeun kantong kamiskinan jeung kakurangan nu kuduna dirobah jadi sumber produksi nu mere manfaat pikeun masarakat jeung pamarentah. Alesan sejenna, jurang pamisah antara kota jeung desa nu kalintang jerona ngabalukarkeun munculna sistem kapitalisasi ekonomi, nyaeta nu miskin beuki miskin, nu beunghar beuki beunghar. Kalima, posisi tawar masarakat desa lemah keneh dina nangtukeun kawijakan publik. Dina ayana oge, ngan wungkul semu dina proses ngarumuskeun, ngalaksanakeun, jeung evaluasi pangwangunan. Balukarna henteu cukup ngabantu masarakat. Kagenep, desa ngabogaan kakuatan sumber daya alam nu ngandung ajen luhur pikeun daerah. Katujuh, masarakat desa ngabogaan peran nu kalintang signifikan pikeun masarakat kota, boh hasil sawah, kebon, jeung ingon-ingon.

Inajen nu kudu dipimilik dina raraga merenahkeun deui peran desa dina pangwangunan nyaeta ku ngawangun roh kamandirian, insiatif, prakarsa jeung ngaleungitkeun cupat gumantung ka batur. Tangtu ngajawab ieu pasualan, henteu cukup jadi tanggung jawab pamarentah kabupaten hungkul tanpa dirojong ku sakabeh stakeholder, aparat jeung pamarentahan di tingkat desa lainna, tanpa kecuali dina hal ieu pupuhu desa salaku motivator, dinamisator jeung inisiator gumelarna pamarentahan jeung pangwangunan di desa.

Ikhtiar nu dilakukeun geusan ngawujudkeun peran desa kasabit, nyaeta ku jalan reorientasi jeung reposisi peran-fungsi kalembagaan desa ti kawit nu dimimitian pamarentah tingkat pusat nu kudu ajeg mihak atas jadi alat masyarakat anu berpihak kana pangabutuh masarakat desa, ngaronjatkeun panghasilan desa, ngembangkeun sumber daya manusa desa, nguatkeun partisipasi masarakat sarta nyadiakeun infrastruktur nu bisa muka jalur masyarakat desa.

Pamarentahan desa ngarupakeun gambaran pamarentahan warisan nu khas ti karuhun urang sarerea, salaku amanat nu kudu dimumule kaayaanana, kalumangsunganana, jeung fungsina, nu dipamrih malah-mandar bisa ngarojong tumuwuhna karaharjaan rahayatna. Berdayana desa mangrupakeun prestasi pamarentah daerah, tapi teu berdayana desa jadi gambaran nyata teu mihakna pamarentah daerah. Dumasar kana hal eta, Pamarentah Kabupaten Purwakarta ngaliwatan program pangwangunan: Salapan Lengkah Ngawangun Nagri Raharja, geus nempatkeun peran desa salaku tujuan utama sasaran pangwangunan daerah. Geus wancikna desa jadi puseur pangwangunan daerah. Lengkah nyatana ku nguatan otonomi kultural jeung struktural masarakat padesaan, sarta desentralisasi pangwangunan desa kaasup desentralisasi nangtukeun anggaran perimbangan desa, nu ngagambarkeun sumanget ka'adilan panghasilan desa jeung daerah, atawa ilahar ku istilah gemah ripah, repeh rapih, sugih mukti lemah cai, wibawa karta raharja.

Peran jeung fungsi desa di ieu nagri, geus bukti jauh samemeh lahirna Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), komunitas masyarakat nu disebut desa geus lila dijieun jeung ngabogaan peran dina ngajaga katertiban jeung kaajegan kahirupan masyarakat. Masyarakat desa dipercaya salaku dasar nagara, nu icik-kibung sarta mere arah, pondasi, jeung tujuan nagara, nu pamustunganana kagambar dina hiji pondasi kahirupan nagara. Salaku pondasi nagara, desa ngabogaan ajen yen kakuatan Nagara gumantung kana kakuatan desa. Desa kuat, nagara hebat. Ungkapan ieu ngandung harti, yen pamadegan (ideologi), kaayaan sosial, ekonomi jeung budaya hiji Nagara, gumantung pisan kana kkuatan ideolog, sosial, ekonomi jeung budaya masyarakat desa.

Desa mangrupakeun hiji kumpulan masyarakat nu ngagem ajen budaya kalayan tingkat kacerdasan kultural nu kalintang luhurna, ajeg dina pamadegan, tigin kana janji, abadi kana pasini. Kacerdasan kutural geus mawa kahirupan masyarakat desa nu sehat boh sacara jasmani oge rohani; alam jeung lingkungan, spiritual jeung sosial nu mawa kahirupan masyarakat desa kebek ku suasana damai, harmonis, saimbang jeung raharja kalayan ukuran nu proporsional. Masyarakat desa tumuwuh kalayan ngagem pakem-pakem budaya nu luhur tapi basajan dina kemasanana. Masyarakat desa teu pati dipusingkeun ku rupa-rupa aturan nu nyangreud sacara hukum, tapi ku ngaliwatan taat kana tatali-paranti jeung pamali, nyata-nyata jauh lewih punjul dina ngatur tata kahirupan masyarakat dibandingkeun jeung aturan-aturan hukum anu loba sanksi jeung ancamanana.

Di mimiti zaman dijajah, ieu nagri dugi ka kiwari, desa jadi sumsum kakuatan benteng nagara, dina ngamumule ajen bangsa. Dina wanci kiwari, nu ngajajah bangsa urang, memang henteu sawates ngajajah fisik, tapi oge ngajajah ajen budaya, ideologi, teknologi malahan ngajajah segi sosial sejenna. Geusan nyanghareupan gaya penjajahan jiga kitu, aya hiji kakuatan nu utama nyaeta nguatan kasatiaan kana ideologi pilemburan.

Dina widang ekonomi, desa ngabogaan kakuatan ekonomi kultural jeung sagala tatanan nu aya di jerona, nu sifatna henteu sakadar diarahkeun geusan minuhan kabutuhan haliah wungkul, tapi merhatikeun oge daya dukung jeung kasaimbangan alam jeung lingkungan. Ngagunasika (eksploitasi) sumber daya alam dina kahirupan masyarakat desa kalintang dipahing malah dipungpang kaasup dina raraga ngaronjatkeun karaharjaan. Masyarakat desa dina minuhan kabutuhan widang ekonomi, henteu ngan sakadar mikirkeun kahirupan saliwat, tapi kahirupan nu panjang geusan alaeun isuk-pageto anak jeung incuna. Diantarana ngembangkeun pola organik dina tatanen, nuar tangkal di hulu wotan jeung pagunungan, eta kabeh bagian sikep masyarakat desa nu hakekatna mangrupa bukti ajegna masyarakat desa dina ngamumule lumangsungna kahirupan alam jeung manusa.

Memang teu ngabibisani ku lumakuna jaman geus ngabalukarkeun tatali paranti karuhun di padesaan, geus kajajah ku cara hirup jeung nilai perkotaan. Ajen inajen nu jiga kieu nu kudu menang perhatian urang sadaya, ulah dugika moro julang ngaleupaskeun peusing, tata nilai perekonomian desa nu diwangun ratusan malah rebuan taun ka kubur ku tata nilai ekonomi perkotaan nu cendeung kapitalis, sarakah, sagawayah malah mopohokeun kasaimbangan alam lingkungan.

Dina widang politik, pasualan demokrasi keur masyarakat desa geus lain barang anyar nu di impor ti barat, tapi demokrasi keur masyarakat desa geus jadi tatali paranti nu turun-tumurun ti kauruhun, sabab pamilihan pupuhu desa geus ilahar dipilih sacara langsung malah blak-blakan. Sikep siap eleh jeung siap menang geus jadi jiwa satria masyarakat desa. Dasarna dina budaya tatarucingan, sabab dina tatarucingan mun eleh tara ngambek tapi seuri. Ieu meureun nu disebut seni demokrasi gaya pilemburan. Seni jeung ajen demokrasi pilemburan sejena nyaeta ngutamakeun sumanget duduluran, gotong-royong, jeung ngutamakeun kamaslahatan balarea. Dina interkasi hirup kumbuh masyarakat desa, cara ngajaring calon pamingpina kayalan bener-bener ngagem falsafah, ti rahayat, ku rahayat, jeung keur rahayat kalayan cara milih kepala desa sacara langsung ku masyarakat. Kepala desa nu dipilih sacara langsung diharepkeun salian dipikawanoh, oge mikawanoh ka rahayat nu dipingpinna. Pelatihan kerakyatan leuwih diutamakeun tinimbang pelatihan kapamimpinan. Sabab numutkeun palenggeran jeung ugeran oge, panghade-hadena pamingpin nyaeta pamingpin nu wawuh ka rahayatna, jeung rahayat wawuh ka pemimpina; panghade-hadena pamingpin nyaeta nu mikacinta ka rahayatna, jeung rahayat mikacinta ka pamingpina; panghade-hadena pamingpin nyaeta pamingpin nu ngarasa susah dina kasusah rahayat, ngarasa bungah dina kabungah rahayat, lain bungah dina kasusah rahayat jeung susah dina kabungah rahayat.

Pupuhu Desa dina Wengkuan Pangwangunan Purwakarta
Dina raraga ngarojong program pangwangunan Kabupaten Purwakarta, pangwangunan desa kudu jadi corong, geusan ngawujudna 9 Lengkah Ngawangun Nagri Raharja nu jadi program pangwangunan daerah jeung pasini sadaya pihak di tingkat kabupaten. Hal ieu dilakukeun geusan ngawujudkeun masyarakat Kabupaten Purwakarta nu weweg dina sagala widang pangwangunan, nu wanoh kana dirina, nyaah ka lemah caina, tur walatra dina karaharjaanana.

Pamarentahan desa khususna kepala desa, numutkeun pamadegan pamarentah Kabupaten Purwakarta, kudu bisa nerjemahken konsep, ngawal pelaksanaan pangwangunan, sarta jadi objek sakaligus subjek geusan ngawujudkeun 9 Lengkah Ngawangun Nagri Raharja. Lengkah nyatana, kepala desa jeung pamong-pamong desa lainnya kudu bisa ngawujudkeun kaayaan pamarentahan desa nu kuat, manfaat tur maslahat nu dirojog kalayan kacerdasan administratif jeung kecerdasan kultural. Kacerdasan administratif mangrupa lengkah awal kana kawijakan otonomisasi desa, dimana desa engekna bakal ngemban tugas geuan ngarencanakeun, nglaksanakeunkagiatan pangwangunan sacara mandiri, jalaran kitu diperlukan kacerdasan administratif. Sedengkeun kacerdasan kultural, maksudna kepala desa jeung pamong desa sejena kudu ngabogaan kacerdasan geusan ngigelan kahayang rahayat jeung kahayang alam, supaya rahayat sejahtera dan alam teu kagunasika. Beh dituna, kepala desa jeung pamong desa sejena kudu bia ngajangelek jadi sinatria nu jadi inovator, dinamisator, jeung solutor pasualan nu keur disanghareupan ku rahayatna.

Seterusna kepala desa jeung pamong desa sejena, kudu bisa malikeun kondisi masyarakat padesaan nu jadi sumber kakuatan gotong-royong, sabilulungan atawa gemenschaf jeung kuatna ketahanan pangan masyarakat. Diantarana program beas perelek nu dilaksanakeun bakal bisa mulangkeun desa jadi kakuatan gotong-royong, tali mimitraan, duduluran di tengah-tengah hedonitas jeung modernisasi di alam kiwari. Komitmen desa jeung kapamingpinan kepala desa diharepkeun bisa ngigelan kahayang alam, ngajaga sirah cai, ngagunakeun pupuk organik, mageran masyarakat ngajauhkeun cara-cara anu bisa ngagunasika tur ngarusak alam. Kepala desa jeung para pamong-pamong na kudu rajin ngajak masyarakat pikeun melak tangkal, ngajaga lingkungan jeung kasaimbangan ekosistem sejenna.